Menembus Tantangan Sektor Informal: Pekerjaan Banyak, Pajak Minim – Apa Peran Mahasiswa?
Sektor informal merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Mulai dari pedagang kaki lima, pekerja lepas, jasa online, ojek daring, hingga usaha mikro rumahan, semuanya tumbuh subur dan memberi kontribusi besar pada perputaran ekonomi nasional.
Namun, hingga kini sektor informal masih menjadi tantangan utama dalam pemungutan pajak dan pengelolaan keuangan negara. Banyak pekerja informal belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak memiliki NPWP, atau tidak memahami kewajiban administrasi pajak secara benar. Bagi mahasiswa, memahami isu ini bukan hanya soal teori ekonomi publik, tetapi tentang kesadaran fiskal yang akan berguna ketika kelak terjun ke dunia kerja maupun bisnis. Kesadaran ini juga bagian dari upaya membangun generasi siap pajak dan taat regulasi yang mampu mendorong perbaikan sistem fiskal masa depan.
Menurut data Badan Pusat Statistik, sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia berada pada sektor informal, dan angka ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan proporsi pekerja informal tertinggi di Asia Tenggara. Namun ironisnya, kontribusi pajak dari sektor informal masih jauh dari maksimal. Laporan keuangan negara menunjukkan bahwa basis pajak terbesar masih berasal dari sektor formal dan perusahaan terstruktur. Ketika potensi ekonomi informal tidak terdeteksi dan tidak terserap sebagai wajib pajak aktif, negara kehilangan peluang penerimaan yang signifikan. Tantangan ini menjadi bahan diskusi menarik di kalangan akademisi, terutama bagi mahasiswa jurusan ekonomi, manajemen, bisnis, hingga ilmu pemerintahan.
Mengapa Sektor Informal Sulit Dipajaki?
Salah satu kendala terbesar adalah sifat usaha yang tidak tercatat secara administratif. Banyak pelaku usaha informal beroperasi tanpa izin usaha, tanpa pencatatan transaksi, dan tidak memiliki pembukuan standar. Hal ini membuat otoritas pajak sulit menentukan besaran kewajiban pajak yang harus dipungut. Selain itu, persepsi bahwa pajak hanya untuk perusahaan besar masih kuat di masyarakat.
Beberapa penyebab rendahnya pemasukan pajak dari sektor informal:
- Literasi pajak yang rendah dan minimnya edukasi publik
- Administrasi usaha tidak terdokumentasi secara rapi
- Kekhawatiran bahwa pajak membebani penghasilan kecil
- Proses registrasi pajak dianggap rumit dan birokratis
- Kurangnya sosialisasi intensif terhadap pelaku usaha mikro
Menurut survei nasional, lebih dari 70 persen pelaku UMKM tidak memiliki NPWP dan belum pernah melaporkan pajak. Data ini menunjukkan potensi reformasi besar dalam sistem perpajakan jika sektor informal dapat dirangkul secara bertahap dan persuasif.
Dampak Jika Sektor Informal Tidak Terserap Sistem Pajak
Ketika sektor informal tidak masuk dalam basis pajak, pendapatan negara akan terus bergantung pada sektor formal. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan kewajiban, di mana sebagian pihak menanggung pajak lebih berat sementara bagian lain belum berkontribusi optimal. Dalam skala makro, ketidakmampuan menyerap pajak dari sektor informal dapat menghambat pembangunan publik.
Dampak nyata bagi perekonomian negara:
- Potensi penerimaan negara tidak mencapai target maksimal
- Pemerintah kesulitan melakukan pemerataan pembangunan
- Program subsidi dan layanan publik berisiko terhambat
- Ketidakadilan fiskal antara sektor formal dan informal
Beberapa pemberitaan ekonomi menyebutkan bahwa kebijakan integrasi digital UMKM menjadi langkah awal untuk menarik sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak. Penggunaan platform pembayaran digital, pencatatan transaksi otomatis, hingga pelatihan literasi keuangan dinilai dapat membuka akses yang lebih mudah.
Peran Mahasiswa dalam Mendorong Formalisasi Sektor Informal
Mahasiswa sebagai generasi terdidik memiliki peran strategis dalam peningkatan literasi finansial di masyarakat. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan, diskusi akademik, maupun media informasi, mahasiswa dapat menjadi agen edukasi di lingkungan sekitar. Selain itu, banyak proyek kampus yang mendorong mahasiswa terjun ke UMKM sebagai bentuk pengabdian masyarakat, dan momen ini dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan manfaat administrasi usaha dan perpajakan.
Langkah yang dapat dilakukan mahasiswa:
- Mengadakan penyuluhan sederhana kepada pelaku usaha mikro
- Membantu membuat pencatatan keuangan dasar UMKM
- Mengedukasi soal pentingnya legalitas dan NPWP
- Menyuarakan isu perpajakan melalui riset dan publikasi ilmiah
- Mendorong penggunaan aplikasi transaksi digital untuk transparansi
Dengan meningkatnya kesadaran, bukan tidak mungkin sektor informal dapat bertahap terintegrasi dalam sistem perpajakan dengan pendekatan yang humanis dan edukatif. Mahasiswa bisa menjadi penggerak perubahan, bukan hanya penonton. Tantangan sektor informal adalah peluang pembelajaran, riset, dan inovasi bagi generasi muda yang kelak akan menentukan arah ekonomi bangsa.
